Kamis, 07 Maret 2013

Konstitusionalisme Indonesia #4: Sistematika dan Materi Konstitusi

Oleh Wahyudi Djafar


Seperti halnya klasifikasi konstitusi, pandangan tentang materi muatan konstitusi pun beranekaragam. Ide mulanya, materi konstitusi setidaknya memberikan pengaturan menganai struktur organisasi negara, pembatasan terhadap masing-masing struktur organisasi negara, dan pengakuan terhadap persamaan politik serta kebebasan individu—civil liberties. Namun pada perkembangannya, seiring dengan berkembangnya permasalahan dalam kehidupan kenegaraan, materi muatan konstitusi, sedikit banyak pun mengalami perubahan. Baik terkait dengan struktur organisasi negara, ataupun kaitannya dengan jaminan hak asasi manusia.
Dalam bukunya, Modern Constitution, Wheare mengajukan satu pertanyaan, what should a constitution contain? Secara sederhana Wheare kemudian menjawab, bahwa, “The very minimum, and that minimum to be rules of law. On e essential characteristic of the ideally best from of constitution is that it should be as shot as possible.”[1] Berbeda dengan Wheare, menurut Eric Barendt, karakteristik dari dokumen konstitusi, yang terutama adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, memberikan batasan pada kekuasaan legislative dan pemerintah—eksekutif, serta mendorong penguatan institusi pengadilan—yudikatif. Selain itu konstitusi juga musti memberian pengaturan mengenai prosedur khusus dalam perubahan konstitusi, sebeb berbeda dengan pembentukan undang-undang pada umumnya.[2]
Sejalan dengan pemikiran Barendt, pada mulanya Sartori juga mengklaim bahwa perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat—hak asasi manusia—adalah satu hal utama dalam sebuah materi konstitusi, selain di dalamnya terdapat pula aturan mengenai pembatasan kekuasaan politik. Akan tetapi, pada kelanjutannya Sartori mengubah sikapnya dengan menyatakan bahwa intisari dari materi konstitusi adalah aturan yang membingkai suatu pemerintahan, sedangkan pernyataan deklarasi hak asasi manusia bukan merupakan sesuatau yang utama. Artinya, dalam konstitusi perihal yang pertama diatur ialah mengenai instrument pemerintahan yang membatasai, mengendalikan, dan menegakkan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan politik.[3]
Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya mengenai materi muatan konstitusi dengan sangat terperinci. Menurutnya suatu konstitusi setidaknya di dalamnya harus tercantum: (a) pembukaan—preambule; (b) ketentuan mengenai isi undang-undang di masa yang akan datang—determination of the contents of future statutes; (c) ketentuan tentang fungsi administrative dan yudikatif—determination of the administrative and judicial function; (d) hukum yang inkonstitusional—unconstitutional law; (e) pembatasan-pembatasan konstitusional—constitutional prohibitions; (f) perlindungan hak—bill of rights; dan (g) jaminan konstitusional—guarantees of the constitution.[4]
Secara ringkas dapat dijelaskan mengenai apa yang dikehendaki dari masing-masing materi muatan tersebut. Preambule, menjadi mukadimah yang berisikan gagasan-gagasan politik, moral dan religius yang dikehendaki oleh konstitusi tersebut. Dalam pembukaan ini materinya lebih bersifat ideologis, bukan yuridis. Determination of the contents of future statutes, berisikan aturan mengenai organ-organ negara dan mekanisme pembentukan hukum di masa yang akan datang, selain itu menentukan pula substansi hukum yang akan diterapkan di kelak kemudian hari. Determination of the administrative and judicial function, selain mengatur organ legislatif, konstitusi memberikan pengaturan pula mengenai fungsi organ eksekutif dan yudikatif. Unconstitutional law, segala peraturan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang telah diatur di dalam konstitusi adalah dilarang dan inkonstitusional. Constitutional prohibitions, selain mengatur mengenai kewenangan dan fungsi dari organ legislative, eksekutif dan yudikatif, konstitusi memberikan pula batasan-batasan kewenangan terhadap ketiga organ tersebut. Bill of rights, adanya perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak konstitusional warganegara.Guarantees of the constitution, adanya sebuah jaminan bahwa peraturan perundangan di masa yang akan datang materi muatannya akan tetap konstitusional.[5]
Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, suatu konstitusi setidaknya memuat beberapa hal berikut: (1) organisasi negara, berupa pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan diantara ketiganya. Menentukan pula mengenai bentuk negara, hubungan antara hierarki kekuasan, dan mekanisme bilamana terjeda sengketa kewenangan konstitusional antar-organ-organ negara; (2) hak asasi manusia; (3) tata cara perubahan konstitusi; (4) kemungkinan larangan mengenai perubahan sifat tertentu dari konstitusi; dan (5) menjadi aturan hukum tertinggi yang mengikat seluruh warganegara.[6]
James Bryece, seperti diungkap oleh Sri Soemantri Martosoewignjo, menyatakan bahwa setiap konstitusi politik memiliki tiga objek utama, yaitu:[7]

  1. To establish and maintain a frame of government under which the work of the state can be efficiently carried on, the aims of such a frame of government baing on the one hand to associate the people with the government, and on the other hand , to preserve public order, to avoid hasty decisions and to maintain a tolerable continuity of policy.
  2. To provide due security for the right of the individual citizen as respects person, property, and opinion so that he shall have nothing to fear from the executive or from the tyranny of an excited majority.
  3. To hold the state together, not only to prevent its disruption by the revolt or secession of a part of the nation, but to strengthen the cohesiveness of the country by creating good machinery for connecting the outlying parts with the centre, and by appealing to every motive of interest and sentiment, that can leas all sections of the inhabitants to desire to remain united under on governments.
Sementara Sri Soemantri sendiri mengemukakan bahwa materi konstitusi pada umumnya menyantumkan perihal mengenai: (1) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warganegara; (2) penetapan mengenai susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan (3) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya mendasar.[8]
UUD 1945, ketika pertama kali ditetapkan pada 18 Agustus 1945, susunannya terdiri dari: pembukaan, pasal-pasal sebanyak tigapuluh tujuh, empat pasal aturan peralihan, dua ayat aturan tambahan, disertai dengan penjelasan. Pada pasal-pasalnya berisikan enambelas bab, yang mengatur mengenai: bentuk dan kedaulatan, majelis permusyawaratan rakyat, kekuasan pemerintahan, dewan pertimbangan agung, kementrian negara, pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat, hal keuangan, kekuasaan kehakiman, warganegara, agama, pertahanan negara, pendidikan, kesejahteraan sosial, bendera dan bahasa, serta perubahan undang-undang dasar.
Sedangkan setelah dilakukan empat kali perubahan, susunannya menjadi terdiri dari: pembukaan, meski tetap berjumlah tigapuluh tujuh pasal, tetapi materinya banyak mengalami perubahan, menjadi bersikan bentuk dan kedaulatan, majelis permusyawaratan rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, pemilihan umum, hak keuangan, badan pemeriksa keuangan, kekuasaan kehakiman, wilayah negara, warganegara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, dan lambing negara serta lagu kebangsaan, terakhir mengenai perubahan undang-undang dasar. Tiga pasal aturan peralihan, dan dua pasal aturan tambahan, tanpa disertai dengan penjelasan.

[1]          K.C. Wheare, Modern Constitutions, (New York-Toronto-London: Oxford University Press,  1975), hal. 33-34.
[2]          Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 1.
[3]          Denny Indrayana, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution Making in Transtition, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 28-29.
[4]          Hans Kelsen, General Theory of Law and State (terj—Raisun Muttaqien), (Bandung: Nusamedia, 2006), hal. 367-379.
[5]          Ibid.
[6]          Miriam Budiardjo, Dasar Ilmu Politik (edisi revisi), (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 177-178.
[7]          Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 48. Seperti dikutip dari James Bryce, dalam Studies in History and Jurisprudence, Volume I, 1901, hal. 271-272.
[8]          Ibid., hal. 51.

Konstitusionalisme Indonesia #3: Klasifikasi Konstitusi

Oleh Wahyudi Djafar


Luasnya makna serta ruang lingkup konstitusi, khususnya jika dikaitkan dengan paham konstitusionalisme, menjadikan beragamnya bentuk-bentuk konstitusi dalam kehidupan politik dan bernegara modern. Para ahli mengklasifikasikan konstitusi menjadi beberapa bentuk konstitusi. Klasifikasi—kategorisasi ini umumnya didasarkan pada sejumlah hal, pertama dilihat dari dokumen tersebut dikodifikasikan atau tidak; Kedua, dilihat dari prosedur peerubahan konstitusi;Ketiga, dilihat dari organisasi dan struktur kekuasaan yang menggunakan konstitusi tersebut dalam menjalankan kekuasaan.
C.F. Strong membagi konstitusi menjadi dua kategori, yaitu: (1) konstitusi bernaskah (codified constitution) serta konstitusi tidak bernaskah (non-codified constitution); dan (2) konstitusi lentur (flexible constitution) dan konstitusi kaku (rigid constitution). Strong menggunakan istilah documentary dan non-documentary constitution sebab menurutnya pembedaan konstitusi menjadi konstitusi tertulis (written constitution) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) adalah suatu pembedaan yang keliru dan menyesatkan. Kekeliruan tersebut diakibatkan oleh karena tak ada satupun konstitusi di dunia yang seluruhnya tertulis, maupun sebaliknya tidak ada satupun konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis.[1] Bahkan Wheare menyatakan, klasifikasi semacam ini—written and unwritten constitution—sebaiknya dibuang saja.[2] Pendapat ini diperkuat oleh Jan-Erik Lane, yang mengatakan:

no state lives to 100 per cent in accordance with its written documents.customary law plays a major role in every state constitution of the world—tak ada satu pun negara yang hidup seratus persen sesuai dengan dokumen-dokumen tertulisnya. Hukum adat memainkan peranan yang besar dalam konstitusi setiap negara di dunia.[3]

Namun demikian, pada kenyataanya pengklasifikasian ini—tertulis dan tidak tertulis, menjadi sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan. Strong pun mengakui adanya kategorisasi ini, khususnya untuk sebuah kebutuhan yang lebih praktis. Tetapi, dia kembali menegaskan sesungguhnya konstitusi tertulis adalah konstitusi yang terdokumentasi, sedangkan konstitusi tidak tertulis ialah konstitusi yang tak terdokumentasi.

Sementara pada kategorisasi konstitusi menjadi konstitusi lentur—flexible dan konstitusi kaku—rigid, Strong  menyandarkannya klasifikasinya pada ada tidaknya prosedur khusus untuk mengubah—amandemen suatu konstitusi. Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa menyaratkan adanya suatu prosedur khusus, Strong menyebutnya sebagai konstitusi lentur—flexibel constitution. Sebaliknya, bilamana suatu konstitusi menyeratkan adanya prosedur khusus, jika akan dilakukan perubahan maka konstitusi tersebut termasuk dalam kategori konstitusi kaku—rigid constitution.[4]

K.C. Wheare melakukan klasifikasi konstitusi ke dalam enam kategori, yang lebih terperinci bila dibandingkan dengan klasifikasi Strong. Menurut Wheare, konstitusi terdiri dari: (1) konstitusi tertulis dan tidak tertulis—written and unwritten constitution; (2) konstitusi lentur dan kaku—flexible and rigid constitution; (3) Konstitusi derajat tinggi dan bukan derajat tinggi—supreme and not supreme constitution; (4) konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan—federal constitution and unitary constitution; (5) konstitusi sistem presidensil dan konstitusi sistem parlementer—presidential constitution and parliamentary constitution; dan (6) konstitusi republik dan konstitusi kerajaan—republican constitution and monarchi constitution.[5]

Pemilahan konstitusi menjadi derajat tinggi dan tidak tinggi—supreme and not supreme constitution, disandarkan atas posisi—kedudukan konstitusi tersebut terahadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dilihat pula dari syarat pengubahannya, apakah berbeda ataukah sepadan dengan cara mengubah peraturan perundang-undangan biasa. Sementara pembedaan menjadi konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan—federal and unitary constitution, dilakukan berdasar pada bentuk negara di mana konstitusi tersebut diterapakan. Selanjutnya, klasifikasi konstitusi presidensial dan konstitusi parlementer—presidential and parliamentary constitution, dipilah dengan dasar perbedaan sistem pemerintahan dalam negara tempat konstitusi tersebut dianut. Sedangkan kategorisasi konstitusi republik dan konstitusi kerajaan—republican and monarchi constitution, dipisahkan dengan melihat siapa kepala negara dan pemegang kekuasaan tertinggi tempat konstitusi tersebut diberlakukan.[6]

Hans Kelsen, mengategorisasikan konstitusi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) konstitusi lentur dan konstitusi kaku—flexibel and rigid constitution;[7] (2) konstitusi republik dan konstitusi kerajaan—republican and monarchi constitution; dan (3) konstitusi demokrasi dan konstitusi otokrasi—democratie and otrocratie constitution.[8]

Catatan Kelsen untuk klasifikasi konstitusi lentur dan kaku, kedua klasifikasi ini berlaku baik bagi konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Perbedaannya hanya terletak pada, jika konstitusi tertulis norma-normanya dibentuk oleh tindakan legislative, sedangkan konstitusi tidak tertulis norma-normanya dibentuk oleh kebiasaan. Bahkan terdapat pula konstitusi yang mempunyai karakter hukum undang-undang, sekaligus berkarakter hukum kebiasaan. Lebih lanjut kelsen menjelaskan, sekaku apapun sebuah konstitusi, hanya kaku terhadap hukum undang-undang, bukan hukum kebiasaan. Artinya tidak ada kemungkinan hukum dapat mencegah diubahnya suatu konstitusi dengan cara kebiasaan.[9]

Mengenai pemilahan konstitusi menjadi konstitusi demokrasi dan konstitusi otokrasi, Kelsen berangkat dari ide dasar tentang kebebasan politik—political liberties. Artinya klasifikasi konstitusi dilakukan dengan melihat dari sejauh mana masyarakat—warganegara dapat berpartisipasi—turut serta dan terlibat dalam pembentukan tatanan hukum. Suatu konstitusi dikatakan demokratis bilamana memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan tatanan hukum—kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subjek tatanan hukum tersebut—warganegara. Sedangkan konstitusi otokrasi adalah konstitusi yang tidak menyertakan para subjek hukum—warganegara dalam pembentukan tatanan hukum negara, dan keselarasan antara tatanan hukum dengan kehendak para subjek hukum sama kali tidak terjamin.[10]

Dari pendapat beragam ahli tersebut, dapat dirangkum bahwa klasifikasi konstitusi meliputi: (1) konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah—codified constitution and non-codified constitution; (2) konstitusi tertulis dan tidak tertulis—written and unwritten constitution; (3) konstitusi lentur dan kaku—flexible and rigid constitution; (4) konstitusi derajat tinggi dan bukan derajat tinggi—supreme and not supreme constitution; (5) konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan—federal constitution and unitary constitution; (6) konstitusi sistem presidensil dan konstitusi sistem parlementer—presidential constitution and parliamentary constitution; (7) konstitusi republik dan konstitusi kerajaan—republican constitution and monarchi constitution; dan (8) konstitusi demokrasi dan konstitusi otokrasi—democratie and otrocratie constitution.

Dengan klasifikasi tersebut, sekiranya UUD 1945—konstitusi Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai sebuah konstitusi yang terkodifikasi, tertulis, cukup rigid—kaku karena memerlukan prosedur khusus jika akan dilakukan amandemen, tidak seperti prosedur pembentukan undang-undang pada umumnya, Pasal 37 UUD 1945 menyebutkan:

(1)   Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2)   Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3)   Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4)   Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5)   Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Selain itu UUD 1945 merupakan sebuah konstitusi derajat tinggi, karena berlaku sebagai hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dalam hirarki norma hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia menjadikan UUD 1945 termasuk ke dalam konstitusi kesatuan, dalam sistem pemerintahan presidensial, yang berbentuk republik dan menganut paham demokrasi.

[1]          C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form (terj. Spa teamwork), (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 90-91. Lihat juga Miriam Budiardjo, -Dasar Ilmu Politik (edisi revisi), (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 186-187.
[2]          K.C. Wheare, Modern Constitutions, (New York-Toronto-London: Oxford University Press,  1975), hal. 19.
[3]          Jan Erik Lane, Constituion and Political Theory, 1996, hal. 118. Seperti dikutip Denny Indrayana, dalam Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution Making in Transtition, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 31.
[4]          C.F. Strong, Op. Cit., hal. 92. Lihat juga Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hal. 142-145. Ashiddiqie  menambahkan, selain berdasarkan pada prosedur perubahan konstitusi, pembedaan konstitusi flexible dan rigid juga disandarkan pada pertanyaan apakah naskah konstitusi tersebut mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan jaman (supel). Konstitusi dianggapflexible bila metode perubahannya cukup dengan the ordinary legislative process. Sedangkan konstitusi rigid mekanisme perubahannya setidaknya harus melalui hal-hal berikut: (a) oleh lembaga legislative, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu; (b) oleh rakyat secara langsung melalui referendum; (c) oleh utusan negara-negara bagian, jika bentuk negaranya serikat; (4) melalui kebiasaan ketatanegaraan, atau sebuah lembaga negara yang khusus ditunjuk untuk melakukan perubahan.
[5]          K.C. Wheare, Op. Cit., hal. 15-30.
[6]          Ibid.
[7]          Hans Kelsen, General Theory of Law and State (terj—Raisun Muttaqien), (Bandung: Nusamedia, 2006), hal. 365-367.
[8]          Ibid., hal. 401-403.
[9]          Ibid.
[10]        Ibid.

Konstitusionalisme Indonesia #2: Pengertian Konstitusi

Oleh Wahyudi Djafar


Meskipun ide konstitusi identik dengan ide konstitusionalisme, namun sesungguhnya gagasan tentang konstitusi tidak setua gagasan tentang konstitusionalisme. Menurut Sartori, pada masa Romawi Kuno, kata constitutio sekedar memiliki makna sebagai tindakan pemerintahan, tidak ada sangkut-pautnya dengan konstitusi—dalam terminologi modern. Lebih tegas Sartori menyatakan, di awal abad ketujuhbelas, dokumen prinsipil dalam organisasi—negara masih disebut sebagai perjanjian, atau sebagai hukum dasar, belum dinyatakan sebagai sebuah konstitusi.[1] Baru kemudian, seiring dengan berkembangnya paham konstitusionalisme, berkembang pula ide konstitusi sebagai hukum dasar—fundamental law, yang berfungsi menegakkan unsur-unsur dari konstitusionalisme.
Sejak berkembangnya teori kontrak sosial, baik yang dikembangkan Locke maupun Rousseau, konstitusi dipahami sebagai sebuah kontrak yang mengikat antara rakyat dengan negara, atau kontrak yang dibuat antar-masyarakat, untuk membentuk sebuah pemerintahan. Menurut Ginsbrug relasi kontraktual tersebut merupakan keterkaitan antara rakyat sebagai ‘principal’, yang selanjutnya meletakkan kepercayaannya kepada para politisi sebagai ‘agen’ mereka—hubungan antara principal dan agen. Konstitusi dibentuk oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi, sementara politisi—agen yang selanjutnya membentuk pemerintahan musti memenuhi kebutuhan kolektif dari principal—rakyat.[2] Senada dengan Ginsburg, Thomas Paine juga menyatakan bahwa konstitusi adalah suatu tindakan rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan tindakan pemerintah, sehingga pemerintahan yang tidak berjalan sesuai konstitusi ialah pemerintahan tanpa hak—constituion is not the act of government, but of a people constituting a government; and government without a constitution, is power without a rights.[3]Dikatakan K.C. Wheare, konstitusi dalam terminologi modern mengalami perkembangan signifikan semenjak bangsa Amerika mendeklarasikan konstitusinya pada 1787.

Menjawab pertanyaan mengenai apa itu konstitusi—what is a constitution? Jhon Alder dalam bukunya Constitutional and Administrative Law, memberikan jawaban, “the term constitution means a foundation or basis, and the constitution of a country embodies the basic framework or rules about the government of that country and about its fundamental values.[4] Sementara Brian Thompson mengatakan, a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization.[5] Sedangkan Eric Barendt menjelaskan konstitusi sebagai, “… the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, couts, and other important national institutions. Some of them also set out fundamental rights.”[6]

Black’s Law Dictionary memberi tafsir kata constitution sebagai, “the fundamental and organic law of nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees individual civil rights and civil liberties.”[7] Oxford Dictionary of Law, mendefinisikannya sebagai, “the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.”[8] Sedangkan Merriam Webster’s Dictionary, memaknainya sebagai, “the basic principles and laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it.”[9]

Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State, membagi pengertian konstitusi menjadi konstitusi dalam arti formal dan konstitusi dalam pengertian materil. Menurut Kelsen dalam pengertian formal konstitusi adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, dengan tujuan untuk menjadikan perubahan norma-norma tersebut menjadi lebih sulit. Sedangkan dalam arti materil konstitusi adalah dokumen hukum yang berisi peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya pembentukan undang-undang.[10] Selaras dengan Kelsen, Ronald Dworkin juga mendudukkan konstitusi dalam hirarki tertinggi norma, dikatakannya, “constitutions is different from ordinary statutes in one striking way. The constitutions is foundational of other law, so Hercules interpretation of the document as a whole, and of its abstract clauses, must be foundational as well.”[11]

James Bryce, seperti dikutip C.F. Strong mendefinisikan konstitusi dengan pengertian sebagai berikut:

“Suatu kerangka masyarakat politik—negara—yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.”[12]

Sedangkan C.F. Strong sendiri memberi tafsiran pada konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. Secara lengkap Strong mengatakan:[13]

Konstitusi dapat berupa catatan tertulis, konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan jaman, atau konstitusi dapat berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Atau bisa juga dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang dasar, sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan.

Sementara K.C. Wheare mendefinisikan konstitusi ke dalam dua pengertian, konstistusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti luas, Wheare mengatakan bahwa konstitusi adalah:

first of all it is use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government.”[14]

Sedangkan dalam pengertian yang sempit, konstitusi dimaknai sebagai:

“… to describe not the whole collection of rules, legal and non legal, but rather a selection of them which has usually been embodied in one document or in a few closely related documents. What is more, this selection is almost invariably a selection of legal rules only.”[15]

Selanjutnya dalam pandangan E.C.S. Wade, konstitusi dimaknai sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut—A document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of state and declares the principles govering the operation of those organs.[16] Selaras dengan Wade, dalam pandangan Finer, Bogdanor, dan Rudden, konstitusi ditafsirkan sebagai seperangkat norma yang bertujuan mengatur pembagian fungsi-fungsi kekuasaan, pembagian tugas-tugas diantara berbagai agen-agen dan kantor-kantor pemerintah, serta membatasi hubungan antara agen-agen dan kantor-kantor itu dengan masyarakat.[17]

Dalam khazanah ketatanegaraan Inggris, Philips Hood and Jackson mengemukakan bahwa konstitusi adalah:

A body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizen—suatu bentuk aturan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warganegara.[18]

Dari Indonesia sendiri, melalui sebuah pemikirannya, Soetandyo Wignjosoebroto, memberikan definisi konstitusi sebagai:

Sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu.[19]

Sedangkan Sugeng Istanto, mendefinisikan konstitusi sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan kekuasaan dalam suatu negara, yang tersusun dalam suatu sistem, yakni satu susunan ketentuan-ketentuan yang teratur dan membentuk suatu kesatuan. Hubungan kekuasaan dalam negara tersebut terdiri dari beberapa sub sistem, seperti halnya hubungan antara pemerintah dengan warganegara, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan hubungan antara organ negara yang satu dengan organ negara lainnya.[20]

Membaca paparan di atas, secara umum para ahli sepakat, bahwa terminologi konstitusi sangat terkait erat dengan permasalahan tentang bagaimana membentuk, mengelola, dan membatasi pemerintahan—kekuasaan. Tentang relasi antara negara dengan masyarakat, dan mengenai upaya perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia—baik individu maupun masyarakat. Selanjutnya bagaimana dengan konstitusi Indonesia?

Khalayak di Indonesia, mengidentikan konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar, bahkan lebih sempit lagi, bentuknya musti ‘tertulis’. Pandangan ini tentunya tidak sepenuhnya benar, sebab materi konstitusi tidaklah sekedar UUD, apalagi hanya UUD yang sifatnya tertulis—written constitution. Selain termaktub dalam naskah UUD, aturan-aturan yang memiliki nilai seperti halnya konstitusi, sesungguhnya dapat pula dijumpai dalam adat-istiadat—customs, kebiasaan—konvensi, materi undang-undang, atau putusan pengadilan yang terkait dengan kewenangan menguji—toetsingsrecht. Sedangkan UUD sebetulnya hanya memiliki pengertian sebatas hukum dasar (grondwet—Belanda), atau undang-undang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam susunan perundang-undangan negara.[21] Namun demikian, pada perkembangannya konstitusi telah lazim disama-artikan—disinonimkan dengan Undang-Undang Dasar, untuk menunjukkan satu pengertian yang serupa.[22]

[1]          Denny Indrayana, Indonesian Constitutional…, Op. Cit., hal. 27-28. Seperti dikutip dari Giovani Sartori, Comparative Constituional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives and Outcomes, (1997), hal. 195.
[2]          Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constituional Courts in Asian Cases, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hal. 23.
[3]          Denny Indrayana, Indonesian Constitutional…, Op. Cit., hal. 28. Seperti dikutip dari Thomas Paine, Rights of Man (1972). Bandingkan dengan Jimly Ashiddiqie, Op. Cit., hal. 5.
[4]          Jhon Alder, Op. Cit., hal. 3.
[5]          Jimly Ashiddiqie, Konstitusi… Op. Cit., hal. 19. Seperti dikutip dari Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, (London: Blackstone Press, 1997), hal. 3.
[6]          Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 1.
[7]          Black’s Law Dictionary, Eight Edition.
[8]          Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition.
[9]          Merriam Webster’s Dictionary Eleventh Edition.
[10]        Hans Kelsen, General Theory of Law and State (terj—Raisun Muttaqien), (Bandung: Nusamedia, 2006), hal. 180. Pemikiran senada dikemukakan Kelsen dalam bukunya yang lain, Pure Theory of Law. Dalam buku ini dikemukakan bahwa konstitusi merupakan jejaring tertinggi hukum positif, yang berisikan sekumpulan norma positif untuk mengatur penciptaan hukum umum. Lihat Hans Kelsen, Pure Theory of Law (terj), (Bandung: Nuansa, 2006), hal. 244.
[11]        Ronald Dworkin, Law’s Empire, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University, 1986), hal. 380.
[12]        C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form (terj. Spa teamwork), (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 15.
[13]        Ibid.
[14]        K.C. Wheare, Op. Cit., hal. 1.
[15]        Ibid.
[16]        Miriam Budiardo, Op. Cit., hal. 170. Seperti mengutip dari E.C.S. Wade and G. Godfrey Philips, Constituional Law, (London: Longmans, 1965), hal. 1.
[17]        Denny Indrayana, Indonesian Constitutional…, Op. Cit., hal. 30. Seperti dikutip dari S.E. Finer, dalam Vernon Bogdanor dan Bernard Rudden (eds),Comparing Constitutions, (1995), hal. 1.
[18]        Jimly Ashiddiqie, Konstitusi… Op. Cit., hal. 20. Seperti dikutip dari Philips Hood, etc, Constitutional and Administrative Law, (London: Sweet and Maxwell, 1987), hal. 5.
[19]        Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: ELSAM dan HuMA, 2002), hal. 403.
[20]        Sugeng Istanto, Sistem dan Prosedur Amandemen UUD, Makalah pada forum expert meeting Amandemen UUD 1945 dalam Perspektif Ahli, HTN UGM dan DPD, Yogyakarta, 17-18 Maret 2007.
[21]        J.C.T. Simorangkir, Op. Cit., hal. 2. Simorangkir berpandangan bahwa konstitusi adalah genus, sedangkan undang-undang dasar adalah speciesnya. Mengenai pengertian dari konstitusi itu sendiri Simorangkir memaknainya sebagai, “suatu undang-undang (tertulis) yang baik isi maupun tingkatannya akan menjadi dasar dan menduduki tempat yang tertinggi dalam rangka susunan perundang-undangan sesuatu negara dan bangsa.”
[22]        Di Belanda sendiri dibedakan antara constitutie—konstitusi dengangrondwet—undang-undang dasar. Penyamaan istilah antara konstitusi dengan UUD terjadi sebagai akibat besarnya pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki adanya unifikasi hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum (rechtszekerheid). Lihat Jimly Ashiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 137. Pada umumnya ahli-ahli hukum Indonesia memang menyepadankan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Seperti dipaparkan Sri Soemantri, bahwa istilah konstitusi sama dengangrondwet. Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 1-2. Konstitusi sebagai norma tertinggi juga dikatakan Wirjono Prodjodikoro, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dalam Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), hal. 10. Sedangkan Usep Ranawidjaja membedakan pengertian konstitusi menjadi konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit, serta konstitusi formal dan materil. Menurut Ranawidjaja, dalam arti luas konstitusi berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat di dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundangan lainnya, dan kebiasaan—konvensi. Dalam arti sempit konstitusi ialah dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya—sejalan dengan pengertian UUD. Sedangkan dalam arti formal konstitusi adalah yang sebagaimana adanya pada waktu pertama kali ditetapkan. Dalam arti materil konstitusi dimaknai sebagi yang sesungguhnya berlaku dalam kenyataan. Lihat Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960), hal. 183-185.