Senin, 29 April 2013

“Kuda Troya” bagi MK



Kehendak politik DPR bisa menyusup melalui seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kuat dugaan, para politisi Senayan menginginkan agar “kuda troya politik” bisa diletakan dalam jantung pertahanan MK.
Bagi para politisi, kewenangan MK sebagai pelindung konstitusi menjadi penting untuk dipengaruhi. DPR tentu tidak ingin terus dipermalukan dalam persidangan MK. Selama ini tak berbilang undang-undang tak berkualitas buatan DPR dibatalkan MK. Melalui putusan MK itu, transaksi politik ketentuan perundang-undangan seringkali dibongkar ke permukaan.
Bahkan melalui kewenangan perselisihan hasil Pemilu (PHPU), MK dapat mengadili kecurangan penyelenggaraan Pemilu. MK dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan kandidat atau partai politik tertentu. Akibatnya putusan MK akan memengaruhi jumlah kursi dan tingkat keterpilihan di legislatif dan eksekutif. Kewenangan MK itu tentu tidak membuat para politisi “duduk” nyaman dalam menyambut tahun Pemilu 2014.
Melihat kewenangan MK yang besar dalam menata demokrasi, taktik menyusupkan “kuda troya” bisa terjadi dalam seleksi Hakim MK pada Senin (4/3) lalu. Ruang itu terbuka lebar karena DPR dan Presiden memiliki kewenangan menempatkan “orang-orangnya” di MK. Suatu saat, bukan tidak mungkin, MK akan dipenuhi “perwakilan para politisi” dari DPR dan Presiden. Ketika itu, putusan MK akan dipandang tak merdeka dari campur tangan politik.
Merdeka dari politik
Teori konstitusi modern menghendaki lembaga kekuasaan kehakiman merdeka dari campur-tangan lembaga negara lainnya. Cita yang sama termaktub dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menghendaki Mahkamah Agung (MA) dan MK tidak tersentuh “tangan-tangan politik”.
Namun DPR “bermain kasar”, menggunakan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 joUU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, DPR diberikan kewenangan memilih Hakim MK. Padahal ketentuan yang lebih tinggi, yaitu: Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, hanya menentukan Hakim MK dapat “diajukkan” oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden. Kata “diajukkan” tidak mesti dimaknai dengan “memilih”. Apabila dimaknai memilih, maka terjadilah campur tangan ketiga lembaga negara lain (MA, DPR, dan Presiden) tersebut ke dalam tubuh MK.
Padahal menurut Tom Ginsburg (Judicial Appointment and Judicial Independent; 2009), kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dilihat dari tiga kemerdekaan, yaitu: (1) kemerdekaan hakim dari kekuasaan lembaga negara lain dan para politisi; (2) merdeka dari ideologi atau tekanan politik tertentu; (3) kemerdekaan individu hakim dari superioritas cabang kekuasaan kehakiman lainnya.
Dengan menggunakan pendapat Ginsburg, teranglah bahwa proses seleksi Hakim MK tidak akan menghasilkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kepentingan politik dan cabang kekuasaan negara lainnya. Sehingga, apabila “kuda troya politik” merusak MK dari dalam maka  berujung kepada hilangnya kewibawaan putusan MK. Wajar kemudian banyak pencari keadilan yang mulai tidak mematuhi putusan sang pelindung konstitusi.
Menyelamatkan MK
MK tidak bisa dibiarkan terus disusupi banyak kepentingan. Penyelamatan terhadap MK perlu dilakukan. Meskipun publik harus mengakui dalam dua periode kepemimpinan Ketua MK (Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD) banyak tatanan konstitusi yang terlindungi, namun bukan tidak mungkin kewibaan MK akan terkikis apabila pola seleksi hakim seperti saat ini dipertahankan.
Setidaknya terdapat dua metode seleksi untuk hakim MK. Pertama, proses seleksi dilakukan oleh cabang kekuasaan independen, yaitu: Komisi Yudisial (KY). Hasil seleksi KY kemudian akan diserahkan kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwakilan rakyat. DPR dan DPD tidak lagi melakukan fit and proper testsebagaimana jamak dilakukan DPR selama ini. Parlemen (baca: DPR dan DPD) hanya menyatakan persetujuan (approval) atau tidak setuju terhadap calon yang diserahkan KY. Bergabungnya dua/lebih lembaga negara dalam proses seleksi Hakim MK itu oleh Ginsburg disebut sebagai cooperative appointment. (Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases; 2003; hlm. 43-44).
Pelibatan KY, sebagai lembaga independen, dalam pemilihan Hakim MK menjadi penting untuk menjauhkan tangan-tangan politik menyentuh MK. Meskipun UUD 1945 membatasi kewenangan KY, Hakim MK dapat memberikan tafsir berbeda terhadap kewenangan KY demi menguatkan demokrasi.
Metode kedua seleksi Hakim MK dapat dimulai dari MA, DPR, dan Presiden terlebih dulu. Setelah ketiga lembaga tersebut mengajukan calon-calonnya, maka KY yang akan melakukan seleksi kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dan memilih kandidat Hakim MK. Agar tidak terjadi perdebatan konstitusional, maka kandidat pilihan KY tersebut diserahkan kepada MA, DPR, dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
Dua metode seleksi Hakim MK tersebut setidak-tidaknya akan menjauhkan MK dari kemungkinan menyusupnya kuda troya politik. Jika metode seleksi saat ini dipertahankan, patut diduga DPR dan Presiden memang ingin menyusupkan “sekutunya” ke tubuh MK. Ibarat pasukan Akhaia yang mengirimkan patung kuda berisi prajurit penyusup ke dalam Kota Troya, DPR dan Presiden ingin menghancurkan MK dari dalam. Jika MK “dikalahkan” oleh kekuatan politik, perlindungan hak-hak konstitusional kita pun menjadi redup.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar