Selasa, 22 Januari 2013

KERUGIAN KONSTITUSIONAL


Oleh Yanwar Malaming 

Dalam suatu diskusi santai dengan seorang rekan yang bergiat dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Konstitusi, saya mencatat ungkapannya bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum yang unik. Maksudnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hukum acara yang dikenal dan diberlakukan dalam praktek peradilan umum, karena hukum acara Mahkamah Konsitusi mengandung kekhususan-kekhusuan tertentu yang tidak ditemukan dalam praktek di peradilan umum. Salah satu kekhususan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, katanya, adalah adanya syarat kerugian konstitusional bagi pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 45. Oleh karena itu nasehatnya, advokat yang terbiasa beracara di peradilan umum yang hendak maju ke Mahkamah Konstitusi harus bisa memahami apa arti kerugian konstitusional tersebut agar tidak gagal di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai advokat yang menekuni bidang litigasi perdata dan niaga (civil & commercial litigation), ungkapan yang diikuti nasehat semacam itu memprovokasi saya. Bukan disebabkan karena dipergunakannya kata ‘unik’ yang bagi saya bersifat netral dan tidak menjelaskan apapun --apabila jika dipergunakan dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum--melainkan oleh syarat kerugian konstitusional yang disebutnya sebagai kekhususan dari hukum acara Mahkamah Konsitusi tersebut. Sebab apa yang dimaksudkannya sebagai kekhususan tersebut, di mata saya, lebih merupakan kejanggalan.

Dalam pikiran saya, konsep kerugian pada dasarnya adalah domain hukum perdata (private law), bukan domain hukum konstitusi. Jika dalam hukum perdata kerugian dimaknai sebagai hilang atau terganggunya hak-hak perdata seseorang yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain yang melanggar hak tersebut atau yang melawan hukum, bagaimanakah kerugian dalam konteks hukum konstitusi bisa kita maknai? Apakah dengan pendekatan yang sama dengan makna kerugian dalam hukum perdata tadi, kita bisa menyepakati bahwa kerugian dalam konteks hukum konstitusi berarti terhambat atau hilangnya hak-hak seseorang yang diatur dalam konstitusi? Lalu karena apakah kerugian tersebut terjadi?

Pembentuk undang-undang tidak menyediakan penjelasan sedikitpun dalam UU Mahkamah Konstitusi mengenai pengertian dari kerugian konstitusional. Oleh karena itulah, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi berusaha memberikan arahan tersendiri untuk memaknai kerugian konstitusional, Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, yang kemudian ditekankan kembali dalam Putusan nomor 015/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi mengharuskan siapapun yang hendak memohonkan pengujian atas pasal atau muatan materi suatu undang-undang terhadap UUD 45 untuk menguraikan dengan jelas lima hal.

Pertama, adanya hak konstitusional yang bersangkutan yang diberikan oleh UUD 45, Kedua, hak konstitusional tersebut dianggap oleh yang bersangkutan telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian tersebut dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan kelima hal tersebut, dapat kita tafsirkan di sini bahwa Mahkamah Konstitusi memaknai kerugian konstitusional secara serupa dengan kerugian dalam hukum perdata sebagaimana telah disebut di atas tadi. Namun kerugian tersebut tidak timbul karena perbuatan orang yang melanggar hak atau melawan hukum, namun karena berlakunya pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang. Oleh karena itulah pasal atau materi undang-undang tersebut dapat dimintakan pengujian. Sampai di sini, memang tidak ada kejanggalan dengan konsep materil kerugian konstitusional.

Namun jika dalam hukum perdata, terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum misalnya, hukum perdata memberikan sarana untuk menuntut suatu remedy atas hak yang dirugikan tersebut (1365 BW), bagaimanakah dengan kerugian konstitusional tadi?

Dalam hukum perdata, sebagai contoh dan secara mendasar, seseorang dapat menuntut suatu ganti kerugian ataupun penghentian atau pembatalan dari apa yang menyebabkan kerugian tersebut kepada pengadilan. Lebih jauh dalam hukum perdata, ada atau tidaknya kerugian berakibat langsung pada ketersediaan remedy. Jika kerugian tidak terbukti, maka tidak ada remedy. Dengan itulah dapat dipahami mengapa di pengadilan perdata, pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya kerugian diletakkan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara. Karena konsep kerugian dalam hukum perdata berhubungan langsung dengan ketersediaan remedy.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak demikian. Walaupun sekilas tampak bahwa ‘penganuliran’ terhadap pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang merupakan remedy terhadap kerugian konstitusional yang terjadi sebagai akibat dari berlakunya pasal atau materi tertentu dari undang-undang tersebut, sesungguhnya ‘penganuliran’ tersebut bukanlah akibat langsung dari adanya kerugian konstitusional tersebut, melainkan akibat dari adanya pertentangan antara pasal atau materi tertentu dari undang-undang tersebut dengan UUD 45 (lihat Pasal 57 ayat 1). Jadi, dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, ada atau tidaknya kerugian konstitusional tidak berhubungan langsung dengan berakibat langsung pada ada atau tidaknya ketersediaan remedy. Di sinilah kejanggalan itu terjadi. Terbukti, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya kerugian konstitusional tidak diletakkan dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara, melainkan dalam pemeriksaan mengenai legal standing. Pemeriksaan mengenai pokok perkara dikhususkan pada ada atau tidaknya pertentangan antara pasa atau materi tertentu dari undang-undang yang dimintakan pengujian dengan UUD 45.

Kejanggalan tersebut terjadi karena syarat adanya kerugian konstitusional dalam mekanisme permohonan pengujian pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang terhadap UUD 45 telah diberlakukan secara analog dengan syarat adanya kepentingan (legitima persoana standi in judicio) dalam proses persidangan perdata. Tidakkah hal ini tampak terlalu dipaksakan? Jika secara perdata, ada atau tidaknya kepentingan tersebut bisa dibuktikan secara formil berdasarkan, salah satunya, ada atau tidaknya hubungan hukum, maka bagaimana membuktikan adanya ‘kepentingan’ dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. BUkankah janggal rasanya, jika ada atau tidaknya kerugian konstitusional, yang secara konseptual bersifat materiil, dibuktikan dengan cara-cara yang formil.

Bagi saya, seharusnya tidak perlu ada syarat kerugian konstitusional untuk memohonkan pengujian atas pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang terhadap UUD 45. Jika memang secara mencolok atau, meminjam istilah hakim konstitusi ‘dengan penalaran yang wajar’ terdapat pertentangan antara pasal atau materi tertentu dari suatu undang-undang terhadap UUD 45, maka siapapun seharusnya maju ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk mengupayakan ‘penganuliran’ atas pasal atau materi tertentu dari undang-undang tersebut.

Pemberlakuan syarat adanya kerugian konstitusional semacam itu hanya akan membuka peluang terjadinya kontroversi atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pasal atau materi tertentu dari undang-undang secara mencolok bertentangan dengan UUD 45. Sebab walaupun pertentangan tersebut demikian nyatanya, Mahkamah Konstitusi ‘terpaksa’ membiarkan saja keberadan pasal atau materri tertentu dari undang-undang tersebut karena si pemohon tidak mampu membuktikan, atau barangkali karena hakim konstitusi tidak sependapat, mengenai adanya kerugian konstitusional. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar